Sanguhe Fokuslinenews - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Sosial Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan Groundchecking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Kodim 1301 Sangihe, Rabu (15/10/25).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE, ME, dan dihadiri oleh narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Tahuna, BPJS Kesehatan, serta seluruh pendamping sosial SDM PKH, pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos), dan TKSK se-Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Doktarius Pangandaheng, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan data dan langkah kerja lintas sektor antara Pemkab Sangihe, BPS, BRI, dan BPJS Kesehatan.
“Sinkronisasi ini dilakukan untuk mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan penting dalam penetapan penerima bantuan sosial. Data DTSEN juga akan menjadi dasar dalam koordinasi pemerintah daerah dengan BPS untuk memastikan tingkat kemiskinan daerah sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan,” jelas Pangandaheng.
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa kegiatan groundchecking DTSEN merupakan langkah strategis memastikan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sangihe.
“Kegiatan ini tidak boleh dipandang sekadar administratif, melainkan menjadi dasar pembuktian apakah data benar-benar mencerminkan realitas masyarakat di lapangan,” tegas Bupati.
Berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara, angka kemiskinan di Sangihe berdasarkan data BPS tahun 2024 tercatat sebesar 10,84% atau 14.380 jiwa, sementara data P3KE menunjukkan 11,01%.
Sementara itu, hasil verifikasi dan validasi (verivali) 2024 mencatat kemiskinan ekstrem sebanyak 645 jiwa (0,45%), dengan penurunan 117 KK atau 163 jiwa setelah proses pemurnian data. Adapun data verivali 2025 masih mencatat 55 KK yang tergolong keluarga miskin ekstrem.
“Dari sisi proporsi, Sangihe masih berada di posisi pertama di Sulawesi Utara dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Karena itu, kegiatan groundchecking DTSEN harus menjadi momentum penting memastikan data benar-benar valid,” ujar Thungari.
Bupati juga menyoroti masih adanya permasalahan penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran serta belum optimalnya pelaksanaan verivali di lapangan. Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan sinergitas lintas sektor antara Dinas Sosial, BPS, pemerintah kampung, perangkat daerah, dan lembaga penyalur seperti BRI serta BPJS Kesehatan.
“Data bukan sekadar angka, melainkan fondasi kebijakan publik yang menentukan arah dan sasaran program pemerintah. Dengan data yang akurat, kita dapat menentukan lokus intervensi yang tepat dan menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial,” tandasnya.
“Yang paling penting, kita ingin menghapus stigma bahwa Sangihe adalah daerah termiskin di Sulawesi Utara.”
Langkah Strategis Penurunan Kemiskinan
Dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem, Pemkab Sangihe terus mengupayakan berbagai strategi, di antaranya:
Pemaksimalan verivali penerima bantuan sosial,
Pemetaan faktor penyebab kemiskinan di setiap kecamatan,
Sinergi pendanaan antara APBD, APBDes, dan CSR perusahaan, serta
Penguatan program inovatif daerah “Gerakan Membara Mesuang” (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada Ketahanan Pangan) yang telah membantu menekan beban pengeluaran masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
Menutup sambutannya, Bupati Michael mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan groundchecking DTSEN sebagai langkah pembaruan data dan penguatan sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sangihe.
(Gys)
0 comentários:
Posting Komentar