Jakarta, Fokuslinenews.com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi ikon kebijakan sosial Presiden Prabowo Subianto kini tengah diuji di hadapan publik. Program yang sejatinya bertujuan membentuk generasi emas Indonesia 2045 itu, justru diselimuti kabut isu miring: mulai dari kasus keracunan massal hingga dugaan praktik monopoli dan penyimpangan distribusi.
Di tengah semangat optimisme dan niat tulus pemerintah menyehatkan anak bangsa, muncul gelombang pesimisme dan sinisme dari sebagian kalangan. Mereka menilai pelaksanaan MBG di lapangan belum sepenuhnya tertata, bahkan rawan disusupi kepentingan.
Fakta di lapangan memperlihatkan, sejumlah insiden keracunan yang dikaitkan langsung dengan distribusi makanan MBG memantik kekhawatiran luas. Alih-alih menjadi simbol kepedulian, program ini justru dinilai tengah menghadapi ujian kredibilitas pertama sejak diluncurkan.
Desakan Evaluasi Menguat, Presiden Didorong Ambil Langkah Tegas
Rentetan peristiwa tersebut memicu desakan evaluasi nasional. Banyak pihak menilai, pemerintah harus bergerak cepat melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh komponen pelaksana — mulai dari yayasan pengelola dapur, mitra distribusi, hingga pengawasan kualitas bahan makanan.
Langkah korektif dianggap mutlak. Presiden Prabowo diminta menurunkan tim khusus untuk mengevaluasi kontrak, memverifikasi kelayakan dapur, dan menyisir potensi pelanggaran. Keamanan penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah, wajib menjadi prioritas utama.
“Program sebesar MBG tidak boleh gagal karena kelalaian teknis. Ini menyangkut kesehatan publik dan nama baik Presiden,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik.
Dugaan Sabotase dan Monopoli Mengemuka
Isu lain yang tak kalah serius adalah dugaan sabotase dan praktik monopoli. Beredar kabar adanya kelompok tertentu yang menunggangi program MBG untuk kepentingan bisnis sempit, bahkan dituding memanipulasi distribusi dan penunjukan dapur pengelola.
Tak berhenti di situ, rumor berkembang soal indikasi korupsi di tubuh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dugaan mengarah pada penetapan yayasan fiktif, jual-beli titik dapur, serta penguasaan distribusi oleh segelintir pihak.
Jika praktik ini terbukti, dampaknya bukan hanya kerugian finansial negara, tapi juga pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan pencorengan niat baik pemerintah.
Esensi Program Tetap Mulia, Pengawasan Harus Diperketat
Meski diterpa kontroversi, substansi dan tujuan besar MBG tidak boleh tenggelam. Program ini memegang peran strategis dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, terutama di daerah tertinggal, dan menjadi pondasi menuju generasi emas 2045.
Namun agar cita-cita itu tak ternodai, dibutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola bersih. Pemerintah harus membangun sistem pengawasan publik yang terbuka dan terukur.
Program MBG hanya akan menjadi warisan positif pemerintahan Prabowo bila dijalankan dengan ketegasan hukum dan kejujuran moral.
Ritwan Lahiya: Presiden Perlu Buka Jalur Pengaduan Langsung
Aktivis dan politisi Ritwan Lahiya menilai, langkah korektif paling cepat adalah membuka jalur pengaduan langsung ke Presiden, seperti model hotline pengaduan publik yang dulu diterapkan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, mekanisme ini penting agar laporan masyarakat, terutama yang menyentuh unsur pimpinan lembaga, bisa ditangani secara objektif, cepat, dan tanpa intervensi.
“Kalau yang dilaporkan itu menyangkut pimpinan lembaga atau kementerian, sebaiknya langsung ke Presiden. Dengan begitu, masalah bisa dituntaskan secara adil dan transparan,” tegas Ritwan.
Kini, keberhasilan MBG tak hanya bergantung pada niat baik, tapi juga pada kemauan politik untuk membenahi sistem.
Publik menanti bukti bahwa program mulia ini tak berubah menjadi ladang bisnis gelap, melainkan benar-benar hadir sebagai makanan bergizi dan harapan bagi masa depan bangsa.
(RED/Cheny)
0 comentários:
Posting Komentar