Manado, Fokuslinenews.com — Pegiat anti korupsi di Sulawesi Utara menyoroti pernyataan Gubernur Sulut yang menegaskan komitmen memberantas mafia solar. Mereka menyambut baik langkah tersebut, namun menegaskan bahwa janji tanpa aksi nyata hanya akan menjadi retorika politik tanpa makna.
Ketua Harian DPP LSM INAKOR, Rolly Wenas, menilai praktik mafia solar di Sulut sudah berlangsung lama, sistematis, dan sulit disentuh hukum. “Mafia solar bukan sekadar pelaku lapangan. Mereka bagian dari jaringan kuat yang melibatkan oknum di SPBU, pengusaha nakal, bahkan aktor-aktor berpengaruh yang selama ini dilindungi,” tegasnya.
Menurut Wenas, distribusi BBM bersubsidi, terutama solar, telah lama diselewengkan. Laporan masyarakat — dari nelayan, petani, hingga pelaku UMKM — menunjukkan kesulitan mendapatkan solar dengan harga resmi di SPBU. Sebaliknya, bahan bakar bersubsidi justru mengalir deras ke pihak-pihak yang tidak berhak.
“Ini bukan sekadar kelangkaan teknis. Ini hasil dari permainan harga, penimbunan, dan pengalihan distribusi yang melibatkan jaringan kuat di lapangan. SPBU nakal menjadi pintu utama permainan kotor ini,” tambahnya.
Pegiat anti korupsi mendesak agar pernyataan Gubernur tidak berhenti di level wacana. Mereka menuntut langkah konkret dan terukur, di antaranya:
1. Penindakan Menyeluruh – Kolaborasi lintas aparat (Polri, Kejaksaan, TNI, dan lembaga pengawas energi) harus diarahkan pada pengungkapan jaringan besar, bukan hanya pelaku kecil.
2. Transparansi Distribusi – Sistem digital dan keterbukaan data penyaluran BBM bersubsidi harus diperkuat agar publik bisa ikut mengawasi.
3. Hukum Tanpa Tebang Pilih – Mafia dengan jaringan kuat tidak boleh lagi kebal hukum. Selama ini, hanya “pemain kecil” yang dikorbankan sementara dalangnya bebas berkeliaran.
4. Partisipasi Publik – Laporan masyarakat soal permainan solar wajib ditindaklanjuti cepat, bukan diabaikan.
5. Audit Kasus Lama – Kasus-kasus dugaan mafia solar yang pernah ditangani aparat penegak hukum namun tak transparan harus dibuka kembali.
“Kalau serius, bersihkan dulu SPBU nakal yang jadi sarang permainan. Banyak pengusaha SPBU bermain kuota subsidi, menggandakan laporan, bahkan menjual ke industri. Publik tahu, hanya aparat yang pura-pura buta,” ujar Wenas dengan nada tegas.
Ia juga mengingatkan, keberanian politik dalam menindak mafia solar akan diuji pada konsistensi dan transparansi. “Banyak janji pemberantasan mafia solar yang berakhir di meja rapat, bukan di meja hijau. Jika Gubernur sungguh berkomitmen, buktikan dengan eksekusi hukum, bukan konferensi pers.”
INAKOR menyatakan siap mengawal langkah Pemerintah Provinsi Sulut dan program ASTA CITA untuk menciptakan tata kelola energi bersih dari praktik kotor. Mereka juga menyerukan agar aparat penegak hukum tidak ragu menindak siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat dan pemilik modal besar.
“Mafia solar telah menghancurkan hak rakyat kecil. Saatnya hentikan permainan ini. Jangan ada lagi kekebalan hukum bagi para penjarah subsidi rakyat,” pungkas Wenas.
(Cheny)
0 comentários:
Posting Komentar