SANGIHE Fokuslinenews — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, mengungkapkan bahwa lima kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat nihil kasus stunting berdasarkan hasil pencatatan IPP-GBM (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) per Februari 2025.
“Berdasarkan hasil pencatatan IPP-GBM, terdapat lima kecamatan yang tercatat nol kasus stunting, yaitu Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Kendahe, Marore, dan Tahuna Barat,” kata Thungari saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati, Rabu (9/7/24)
Thungari menyebutkan masih ada beberapa wilayah dengan angka stunting yang relatif tinggi. Kecamatan Tahuna tercatat sebagai wilayah dengan kasus tertinggi, yakni 23 kasus, disusul Manganitu dengan 20 kasus, Tahuna Timur 18 kasus, dan Manganitu Selatan sebanyak 17 kasus, Tabukan Tengah 7 kasus, Tabukan Selatan dan Tabukan Utara masing-masing tiga kasus dan Nusa Tabukan 1 kasus, Total keseluruhan kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah
Bupati menegaskan pentingnya data akurat sebagai dasar dalam menyusun strategi penanganan dan pencegahan yang tepat sasaran.
“Data ini memberi gambaran konkret tentang sebaran stunting antar kecamatan. Keakuratan data sangat menentukan. Kita harus tahu siapa anaknya, di mana tinggalnya, dan masalah apa yang dihadapi keluarganya. Kesalahan data akan berujung pada kesalahan intervensi,” tegas Thungari.
Dirinya juga menyindir praktik manipulasi data yang mungkin terjadi di beberapa daerah lain demi menunjukkan penurunan angka stunting yang tidak realistis.
“Ada kabupaten yang tiba-tiba dari banyak kasus jadi nol, lalu tahun depannya meningkat drastis. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin penurunan yang nyata, bukan sekadar administrasi,” katanya.
Menurutnya, pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara serius hingga ke level pemerintah kampung.
Bupati menyebut para Kapitalaung (kepala kampung) telah mulai mengambil peran aktif dalam alokasi anggaran dan program intervensi.
“Koordinasi dengan pemerintah kampung sangat penting. Mereka sudah bergerak, dan kita harus pastikan langkah penanganan ini dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan,” kuncinya.
(dys)
0 comentários:
Posting Komentar