Gorontalo, Fokuslinenews.com — Belum genap sehari setelah dilantik, Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu dan Wakil Bupati Nurjana H. Yusuf langsung menunjukkan aksi nyata.
Tanpa menunggu hari esok, keduanya melangkah cepat menemui Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dengan membawa dokumen penting: usulan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Sumber Daya Laut di wilayah utara provinsi.
Penyerahan dokumen itu berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Kamis (19/6), hanya beberapa jam setelah pelantikan.
Aksi mendadak tersebut sontak menjadi sorotan para tamu undangan. Tidak sedikit yang mengaku kaget, bahkan menganggap langkah tersebut sebagai kejadian pertama di Indonesia, di mana kepala daerah langsung bekerja konkret sejak menit pertama menjabat.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gorut mengajukan usul pembentukan Satgas Terpadu Pengawasan Laut, sebagai bentuk dukungan terhadap program Agromaritim Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujar Thariq Modanggu di hadapan Gubernur dan jajaran.
Pengawasan Laut: Kebutuhan Mendesak
Langkah cepat Thariq-Nur bukan tanpa alasan. Wilayah laut di bagian utara Gorontalo, yang masuk dalam yurisdiksi provinsi sejauh 0–12 mil dari garis pantai, merupakan kawasan yang kaya sumber daya namun rawan eksploitasi ilegal.
Berbagai pelanggaran seperti illegal fishing, penggunaan alat tangkap destruktif, hingga pencemaran laut marak terjadi, sementara pengawasan masih lemah akibat minimnya koordinasi lintas lembaga.
Dokumen yang diserahkan berisi kajian mendalam dan rekomendasi pembentukan tim terpadu lintas sektor, melibatkan unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan stakeholder terkait.
Tujuannya adalah memperkuat efektivitas pengawasan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Kajian tersebut juga mengacu pada regulasi utama seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, yang menekankan pentingnya koordinasi antar-tingkat pemerintahan dalam menjaga ekosistem laut.
“Yang ingin kami wujudkan adalah sinergitas sejak awal. Laut adalah nadi kehidupan rakyat Gorontalo Utara. Maka sejak hari pertama, kami langsung mulai dari situ,” tegas Thariq.
Dalam usulan tersebut, Thariq-Nur menawarkan langkah awal konkret: pembentukan posko pengawasan gabungan, pelatihan patroli laut terpadu, hingga pelibatan aktif masyarakat dalam sistem pengawasan berbasis informasi cepat.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyambut baik usulan tersebut. Ia menilai penguatan kelembagaan dan kerja sama lintas pemerintah sangat penting dalam menjawab tantangan pengelolaan wilayah pesisir.
“Ini langkah strategis dan tepat waktu. Kolaborasi semacam ini menjadi kebutuhan dalam menjaga laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Thomas.
Komitmen Kerja dari Menit Pertama
Langkah Thariq-Nur memperlihatkan gaya kepemimpinan yang tak biasa bergerak cepat, penuh inisiatif, dan fokus pada isu strategis sejak awal masa jabatan.
Jika usulan ini disetujui dan diimplementasikan, maka Tim Terpadu Pengawasan Laut ini berpotensi menjadi model nasional dalam tata kelola kolaboratif wilayah pesisir.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan bahwa pelindungan sumber daya alam, khususnya laut, bukan sekadar janji politik, melainkan aksi nyata sejak hari pertama memegang amanah rakyat.
Cheny
0 comentários:
Posting Komentar