Sulut, FokuslineNews - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI mengenai penyampaian pengantar/keterangan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. Acara ini berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Jumat (15/8) 2025.
Rapat paripurna yang digelar di ruang paripurna DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus A. Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Stela Runtuwene. Turut hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay.
Selain itu, rapat juga dihadiri Forkopimda Sulut, instansi vertikal, pejabat pratama dan utama Pemprov Sulut, insan pers, serta para tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya memaparkan sejumlah poin utama perancangan APBN 2026 untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
“APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan,” tegas Presiden Prabowo.
Ia menambahkan, optimalisasi pendapatan negara dilakukan secara konsisten. Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
Selain itu, insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) juga diperkuat agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Setiap aset dikelola secara efisien dan produktif, agar menghasilkan nilai tambah dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden.
Presiden juga menyoroti isu-isu lainnya, seperti transfer ke daerah, subsidi energi, bansos, serta keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.
Poin-Poin Penting Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto
(15 Agustus 2025 – Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya)
1. Postur Fiskal Makro APBN 2026, Belanja Negara: Rp3.786,5 triliun
Pendapatan Negara: Rp3.147,7 triliun, Defisit: Rp638,8 triliun (2,48% PDB)
Ditekankan efisiensi, inovasi pembiayaan, dan fleksibilitas anggaran untuk meredam guncangan ekonomi.
2. Visi dan Arsitektur APBN 2026
Dirancang sebagai implementasi visi “Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera” bersama Wakil Presiden. Fokus pada penguatan ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan.
3. Delapan Agenda Prioritas RAPBN 2026:
Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pendidikan Bermutu, Kesehatan Berkualitas dan Merata, Hidupkan Perekonomian Rakyat, Perkuat Pertahanan Rakyat Semesta, Percepat Investasi dan Perdagangan Global.
4. Ketahanan Pangan, Total alokasi Rp164,4 triliun, mencakup:
Rp53,3 triliun untuk lumbung & cadangan pangan, Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk (9,62 juta ton), Rp22,7 triliun untuk peran Bulog
Program strategis: cetak sawah baru, distribusi pupuk tepat sasaran, bibit unggul, modernisasi alsintan, pembiayaan murah, pemangkasan 145 regulasi pupuk, serta menjaga stok beras >4 juta ton.
5. Ketahanan Energi & Transisi EBT
Anggaran Rp402,4 triliun. Fokus pada peningkatan produksi migas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi baru terbarukan. Target: 100% listrik dari EBT dalam ±10 tahun, lebih cepat dari target global 2060.
6. Pendidikan & SDM
Alokasi 20% dari APBN atau Rp757,8 triliun—terbesar dalam sejarah Indonesia.
7. Kesehatan & Program Sosial
Kesehatan: Rp244 triliun, Program sosial: MBG, Cek Kesehatan Gratis, PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah.
8. Pembiayaan Inovatif & Reformasi Aset
Didorong pembiayaan kreatif agar tidak hanya bergantung pada APBN. Danantara (Badan Pengelola Investasi Indonesia) diperintahkan membenahi BUMN: kurangi komisaris, hapus tantiem, kelola aset negara lebih efisien.
9. Target Makro Ekonomi 2026
Pertumbuhan ekonomi: 5,4% atau lebih, Inflasi: sekitar 2,5%, Suku bunga SBN: ±6,9%, Kurs rupiah: Rp16.500/USD.
10. Indikator Sosial
Pengangguran: 4,44–4,96%, Kemiskinan: 6,5–7,5%, Rasio Gini: 0,377–0,38, Indeks modal manusia: 0,57, Peningkatan indeks kesejahteraan petani & penciptaan lapangan kerja formal.
Kesimpulan
Pidato Kenegaraan RUU APBN 2026 menegaskan lima pilar utama:
1. Postur fiskal sehat dengan fleksibilitas tinggi.
2. Delapan agenda prioritas untuk pangan, energi, SDM, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, dan investasi.
3. Pengelolaan anggaran dan aset lebih efisien dengan pembiayaan inovatif serta reformasi BUMN melalui Danantara.
4. Target indikator makro & sosial yang jelas: pertumbuhan, inflasi, pengangguran, kemiskinan, Gini, modal manusia.
5. Transisi berkelanjutan menuju EBT, efisiensi fiskal, dan pemerataan pembangunan.
(Advetorial)
0 comentários:
Posting Komentar